Analisis Hukum tentang Kebijakan Holding Company Bidang Perumahan Kementerian PUPR

Analisis Hukum tentang Kebijakan Holding Company Bidang Perumahan Kementerian PUPR

PERMASALAHAN

Rencana terkait adanya holding company bidang perumahan berbentuk PT

  • Apakah dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang ada?
  • Bagaimana dampak atas adanya rencana tersebut?

DASAR HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERMASALAHAN

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

URAIAN FAKTA DAN KRONOLOGIS KEJADIAN

Kementerian BUMN membuat suatu usulan atas adanya holding company di bidang perumahan agar lebih tersentralisasi dalam segala pembangunan khususnya perumahan.

ANALISIS HUKUM DAN PENDAPAT HUKUM

Secara umum, Holding Company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Pada dasarnya, holding company merupakan perusahaan yang memegang kendali atas perusahaan lain sehingga berperan memberikan modal bagi anak perusahaan dan memiliki peran dalam mendirikan anak perusahaan. Anak perusahaan menjalankan bisnis dari induk perusahaan. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu hal terhadap usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan maka induk perusahaan hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimiliki pada anak perusahaan karena keduanya merupakan subjek hukum atau entitas hukum yang terpisah.

Pembentukan holding company bertujuan untuk menciptakan sinergi yang maksimum dari BUMN yang memiliki bisnis yang sama. Sehingga dengan adanya holding company bidang perumahan diharapkan dapat mencapai keterikatan maksimal pada setiap anak perusahaan yang ada didalamnya. Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan yakni masing-masing merupakan badan hukum dengan kemandirian yuridis. Holding company juga bertujuan untuk memiliki saham pada satu atau lebih anak perusahaan dan mengendalikan seluruh proses usaha yang ada pada setiap badan usaha yang telah dikuasakan sahamnya tersebut.

  • Apakah dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?

Hingga saat ini, tidak ada aturan spesifik yang mengatur tentang adanya holding company di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian dan pengaturan terkait “holdingisasi”. Atas hal tersebut maka tidak ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

Jika pemerintah memberlakukan holding company terhadap perusahaan BUMN di masing-masing bidang salah satunya perumahan maka diharapkan bahwa pengendalian bisnis, model dan konstruksi pengelolaan BUMN menjadi tersentralisasi. Dalam holding company, pemerintah tetap sebagai pemegang saham tertinggi yang menguasai lebih dari 50% saham apabila bentuk dari holding BUMN berbentuk perseroan (PT). Dengan demikian, posisi pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Apabila terjadi suatu hal yang mengharuskan pemerintah untuk melepaskan kepemilikan sahamnya dan tidak memiliki status pemegang saham dominan maka terdapat suatu potensi terjadinya peralihan kepemlikan holding company BUMN dari pemerintah ke pihak swasta. Peralihan tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Pertentangan tersebut akan lebih kentara apabila holding company BUMN meperalihkan kepemilikan yang terdiri dari cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan alasan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Salah satu wujud dari penguasaan hajat hidup adalah perumahan yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia..

  • Kelebihan dan kekurangan dari adanya holding company bidang perumahan adalah

Kelebihan :

  1. Jika suatu anak perusahaan dalam holding company mengalami kegagalan maka hal tersebut dapat ditutup oleh keberhasilan anak perusahaan lain. sehingga, kegagalan pada pembangunan perumahan yang dilakukan oleh suatu anak perusahaan dari holding company dapat ditutup atau “ditalangi” oleh anak perusahaan lain yang siap sedia untuk membantu dalam pembangunan perumahan.
  2. Adanya pengontrolan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan anak perusahaan oleh induk perusahaan. Atas adanya pengontrolan tersebut maka operasional pembangunan dapat dirasa efisien karena antara anak perusahaan satu dengan lainnya dapat mengadakan kerjasama sehingga dapat saling membantu satu sama lain dari segi sumber daya manusia, sumber dana, maupun sumber lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak terjadi overlapping.
  3. Adanya holding company dalam pembangunan perumahan maka anak perusahaan dapat memperoleh sumber dana dari pihak ketiga lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahan. Selain itu, anak perusahaan lain ataupun induk perusahaan juga dapat memberikan jaminan hutang atas hutang anak perusahaan lain dalam grup yang terkait.
  4. Holding company dapat melakukan pengawasan secara luas terhadap pembangunan perumahan yang dilakukan oleh anak perusahaan.
  5. Induk perusahaan dapat mengambil keputusan secara sentral sehingga dirasa lebih akurat karena lebih terjamin dan lebih prospektif.
  6. Dalam UU Rumah Susun tidak diatur secara spesifik siapakah pelaku pembangunan yang berhak dan dapat diberikan “tanggungjawab” untuk melakukan pembangunana. Sehingga siapapun dapat melakukan hal tersebut termasuk holding company.
  7. Dalam pasal 29 undang-undang tentang rumah susun, pelaku pembangunan harus melakukan pembangunan sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatan sesuai izin pemerintah daerah baik bupati atau walikota atau gubernur (khusus DKI Jakarta). Jika pelaku pembangunan berupa holding company melakukan pembangunan sesuai dengan hal-hal diatas maka tentunya dapat dilakukan.
  8. Diadakannya holding company bidang perumahan memiliki tujuan untuk mencapai hunian yang layak sehingga anak perusahaan yang melakukan pembangunan perumahan juga mencanangkan kota-kota hijau dan berkelanjutan. Tujuan penataan kota, perumahan rakyat dapat dikembangkan lebih komperehensif lagi.

Kekurangan :

  1. Induk perusahaan tidak memiliki tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan pelaksana pembangunan perumahan. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip limited liability yang melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas ketidakmampuan anak perusahaan melaksanakan dan menyelesaikan tanggungjawab hukum dengan pihak ketiga sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. UU PT tersebut memberikan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.
  2. Adanya gesekan kepentingan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan karena terdapat kemungkinan antara perusahaan-perusahaan yang ada dalam holding company terdiri dari berbagai bidang. Dengan demikian untuk menyesuaikan kepentingan antar perusahaan tersebut dapat memerlukan waktu yang lama. Akibatnya yakni pembangunan perumahan akan menyita waktu yang sangat lama.
  3. Jika terdapat suatu risiko pada pembangunan perumahan yang dilakukan oleh sautu anak perusahaan maka tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan lain yang ada pada holding company. Hal tersebut dikarenakan masing-masing anak perusahaan terdiri dari badan hukum yang berbeda dan secara legal terpisah satu sama lain.
  4. Holding company yang melakukan pengendalian bisnis dengan model dan konstruksi yang tersentralisasi maka akan rentan terhadapp perekonomian nasional. Dalam hal krisis moneter maka dipastikan akan mempengaruhi kondisi finansial anak perusahaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi finansial holding company secara keseluruhan. Adanya pengaruh tersebut maka akan menghambat tercapai dan terwujudnya tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan rencana adanya holding company bidang perumahan, pemerintah menunjuk perumnas sebagai perusahaan induk perumahan dan pengembangan kawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut saya, pembangunan perumahan yang dilakukan oleh holding company berbentuk PT tidak dapat dilakukan karena belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait holding company sehingga hak dan kewajiban bagi induk perusahaan maupun anak perusahaan tidak ada kejelasan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat fatal apabila holding company bidang perumahan tetap dibentuk.

Kelemahan dari adanya holding company bidang perumahan melemahkan kelebihan yang ada atas holding company. Hal tersebut dikarenakan kelemahan yang telah saya sebutkan sangat fatal bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun kelebihan dari adanya holding company bidang perumahan sangat mumpuni dan membuka keuntungan luas namun kelemahan adanya holding company yang terkait dengan risiko adanya pertentangan dengan UUD 1945 dan tujuan negara mengakibatkan holding company bidang perumahan sangat lemah. Mengingat adanya lex superiori derogat legi inferiori serta hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada UU Nomor 40 Tahun 2007. Sehingga, keuntungan dari adanya holding company bidang perumahan yang tersirat pada UU tersebut tidak memiliki arti dan nilai dibandingkan dengan kelemahan holding company didasarkan pada UUD 1945.

Saran

Holding company dapat dijalankan dan diwujudkan apabila terdapat peraturan yang spesifik mengatur mengenai holding company bidang perumahan sehingga terdapat kejelasan hak dan kewajiban dari masing-masing perusahaan baik induk perusahaan maupun anak perusahaan.

Follow Me